Jakarta-Targetaktual.com] Operasi tangkap tangan (OTT) kembali menjerat kepala daerah aktif. Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Kabupaten Pati pada Senin, 19 Januari 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyatakan Sudewo termasuk salah satu pihak yang diamankan tim penindakan KPK dalam OTT tersebut.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.
Menurut Budi, saat ini pemeriksaan terhadap Sudewo masih berlangsung secara intensif. Politikus Partai Gerindra itu belum dibawa ke Jakarta dan masih menjalani pemeriksaan awal di Polres Kudus.
“Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” kata Budi.
Selain Sudewo, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain dalam operasi tersebut. Tim penyidik menduga terdapat pihak yang berperan sebagai pengepul dana yang bersumber dari unsur perangkat daerah.
“Ya, di antaranya ada pihak yang berperan sebagai pengepul. Detailnya akan kami sampaikan setelah proses awal selesai,” ujar Budi.
KPK belum mengungkap identitas para pihak lain yang turut diamankan, termasuk kemungkinan keterlibatan keluarga atau kerabat dekat Sudewo. Lembaga antirasuah itu meminta publik menunggu hasil pendalaman lebih lanjut.
“Siapa saja pihak-pihak yang diamankan, apa perannya, dan terkait perkara apa, akan kami update kembali,” ucap Budi.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
“Terkait perkara di Pati saat ini masih berprogres. Kita tunggu bersama perkembangannya,” kata Budi.
Kebijakan Kontroversial
Nama Sudewo sebelumnya kerap menjadi sorotan publik, terutama setelah kebijakannya menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan tersebut memicu gelombang demonstrasi besar-besaran warga Pati.
Bahkan, dampak dari kebijakan itu membuat Sudewo nyaris dimakzulkan oleh DPRD Pati. Penolakan publik kala itu menempatkan pemerintahannya dalam tekanan politik yang cukup serius.
Sudewo juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Meski hanya berstatus saksi, pemeriksaan tersebut sempat menarik perhatian publik.
Jejak Karier Sudewo
Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993 dan melanjutkan studi magister Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip).
Karier profesionalnya dimulai sebagai karyawan PT Jaya Construction pada 1993–1994. Ia juga pernah menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum pada proyek peningkatan jalan dan jembatan di Bali.
Pada 1997, Sudewo diangkat sebagai pegawai negeri sipil di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur, sebelum bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Ia kemudian memilih keluar dari birokrasi dan sempat menjadi wiraswasta selama tiga tahun.
Langkah politiknya dimulai melalui Partai Demokrat. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013. Setelah sempat vakum, Sudewo kembali ke Senayan pada 2019 melalui Fraksi Partai Gerindra.
Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo terpilih sebagai Bupati Pati berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati. Sebelumnya, ia juga pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun gagal.
Kini, karier politik Sudewo kembali berada di persimpangan, menyusul operasi tangkap tangan KPK yang menempatkannya di bawah sorotan tajam publik. KPK dijadwalkan akan segera mengumumkan konstruksi perkara secara terbuka setelah pemeriksaan awal rampung.


.jpg)










