.jpg)
Batam-Targetaktual.Com] Haru dan rasa lega menyelimuti warga Tanjung Banun, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/12/2025). Setelah melalui penantian panjang dan ketidakpastian, warga transmigrasi lokal akhirnya menerima kepastian hak atas rumah mereka.
Pemerintah memutuskan membayarkan santunan nilai rumah asal secara penuh kepada warga terdampak pembangunan.
Di bawah cuaca cerah, warga berkumpul dengan ekspresi campur aduk antara syukur dan harapan baru.
Kepastian tersebut menjadi momen penting bagi masyarakat Tanjung Banun yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran akan masa depan.
Bagi sebagian besar warga, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah menjadi simbol perjuangan hidup, tempat bertumbuhnya keluarga, dan saksi perjalanan panjang menghadapi keterbatasan. Karena itu, keputusan pembayaran santunan penuh dinilai sebagai titik balik yang sangat berarti.
Santunan dan Perbekalan Diserahkan Langsung Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi bersama BP Batam menyerahkan bantuan perbekalan sekaligus santunan nilai rumah asal secara penuh kepada warga. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan disaksikan langsung oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad serta Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.
Selain menerima uang santunan, warga juga mendapatkan berbagai perbekalan penunjang kehidupan.
Bantuan tersebut meliputi perlengkapan sandang, alat tidur, peralatan dapur, peralatan pertukangan, hingga sarana pendukung mata pencaharian seperti alat pertanian dan jaring nelayan.
Perbekalan ini diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjadi modal awal untuk kembali membangun kehidupan di lokasi yang baru.
Kebijakan Lama Berubah, Kekhawatiran Warga Terjawab
Sebelumnya, warga hanya menerima selisih antara nilai rumah lama dengan rumah relokasi yang telah disediakan pemerintah. Skema tersebut membuat sebagian warga masih menyimpan kekhawatiran, karena nilai rumah relokasi diperhitungkan sebagai pengurang santunan.
Kini, kebijakan tersebut resmi berubah. Nilai rumah relokasi yang sebelumnya menjadi pengurang santunan dikembalikan sepenuhnya kepada warga, sehingga hak masyarakat dibayarkan secara utuh.
“Ini bukan sekadar angka. Ini soal rasa dihargai dan diakui,” ujar salah seorang warga dengan suara bergetar.
Menteri Transmigrasi: Pembangunan Harus Berpihak pada Manusia
Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan bahwa keputusan pemberian santunan penuh merupakan hasil dari proses panjang dan pertimbangan kemanusiaan. Usulan tersebut datang dari pimpinan BP Batam yang ingin memastikan masyarakat tidak dirugikan dalam proses pembangunan.
“Membangun Tanjung Banun bukan hanya soal memindahkan rumah, tapi memindahkan kehidupan. Yang kami bangun adalah masa depan masyarakat,” kata Iftitah.
Ia menegaskan, pembangunan nasional harus tetap menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan hak warga, khususnya mereka yang terdampak langsung kebijakan strategis.
BP Batam: Pembangunan Harus Berjalan Beriringan dengan Keadilan Sosial
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menambahkan, pembangunan Rempang Eco City tidak boleh meninggalkan aspek kemanusiaan. Menurutnya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memberi rasa aman dan harapan bagi masyarakat.
“Kami ingin warga memulai lembaran baru dengan tenang. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, masyarakat bisa fokus membangun kehidupan yang lebih baik,” ujar Amsakar.
Awal Cerita Baru Warga Tanjung Banun
Bagi warga Tanjung Banun, bantuan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari cerita baru. Di tempat tinggal yang baru, mereka membawa kembali mimpi lama tentang kehidupan yang lebih layak, pekerjaan yang lebih pasti, serta masa depan anak-anak yang lebih cerah.
Harapan itu kini perlahan tumbuh. Di Tanjung Banun, keyakinan menguat bahwa pembangunan dapat berjalan berdampingan dengan kemanusiaan, tanpa harus mengorbankan hak dan martabat masyarakat.
