.jpg)
Targetaktual.Com ]-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan pemerintah pusat sebagai terobosan peningkatan gizi anak bangsa kini justru menuai krisis kepercayaan. Dari jangkrik di piring siswa SMA 14 Batam, ulat di buah pisang di SD HKI Bengkong, hingga makanan basi di SD 013 Karimun, publik menilai program yang mestinya menyehatkan anak justru jadi bahan olok-olok dan kekhawatiran.
Pertanyaannya sederhana: apakah ini sekadar kelalaian teknis, atau ada masalah struktural yang lebih dalam?
Tender Dapur Asal Tunjuk?
Data resmi menyebut terdapat 103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kepulauan Riau dengan 308.785 siswa penerima manfaat MBG. Angka ini berarti puluhan miliar rupiah mengalir tiap bulan ke ratusan dapur penyedia makanan.
Namun, siapa yang memastikan dapur-dapur itu memenuhi standar?
Banyak pihak menduga penunjukan penyedia MBG tidak melalui mekanisme ketat, melainkan sekadar formalitas. Akibatnya, dapur-dapur tanpa standar higienitas bisa lolos hanya karena kedekatan dengan pejabat atau oknum SPPG.
“Kalau dapurnya dipilih asal tunjuk, jangan heran jangkrik, ulat, dan makanan basi masuk ke perut anak-anak,” ujar seorang aktivis pendidikan di Batam.
Anak-anak Jadi Korban Percobaan
Kasus makanan basi di Karimun membuktikan buruknya koordinasi distribusi. Bagaimana mungkin makanan yang dimasak pagi baru sampai ke anak menjelang siang tanpa kontrol suhu?
Sementara di Batam, keberadaan serangga di makanan jelas menunjukkan dapur MBG tidak steril.
“Ini bukan sekadar salah teknis, tapi bentuk kelalaian sistematis. Anak-anak dipaksa jadi korban percobaan,” tambah aktivis itu.
Proyek Gizi atau Bancakan?
MBG sejak awal adalah program strategis Presiden Prabowo. Tapi jika tidak diawasi ketat, program ini rawan berubah jadi lahan bancakan proyek.
Setiap porsi MBG bernilai anggaran, setiap dapur MBG adalah kontrak, dan setiap kontrak adalah peluang untuk mark-up dan penyalahgunaan dana.
Tanpa pengawasan independen, publik sulit percaya bahwa uang rakyat benar-benar dipakai untuk memberi makanan sehat, bukan memperkaya segelintir orang.
Kegagalan Fungsi Pengawasan
KPPG dan SPPG mestinya jadi garda terdepan pengawasan. Namun faktanya, mereka baru bicara setelah kasus viral di media sosial.
Padahal, bila sistem monitoring berjalan, jangkrik dan ulat tidak mungkin lolos ke piring siswa.
“Jangan-jangan fungsi pengawasan hanya ada di atas kertas. Begitu ada masalah, baru semua minta maaf,” sindir seorang wali murid.
Audit Menyeluruh Harus Dilakukan
Kasus berulang ini seharusnya jadi momentum bagi pemerintah pusat untuk turun tangan langsung. Audit menyeluruh diperlukan:
Dari proses pengadaan bahan baku
Seleksi dapur MBG
Hingga aliran dana kontraktor
Tanpa itu, publik akan terus menaruh curiga bahwa program gizi hanya kedok untuk proyek raksasa.
Jangan Biarkan Janji Presiden Ternoda
MBG adalah salah satu janji politik terbesar Presiden Prabowo Subianto. Namun bila dibiarkan dikelola serampangan, janji mulia ini bisa berubah menjadi skandal nasional.
Saat ini, kepercayaan publik sudah mulai runtuh. Satu-satunya jalan menyelamatkan MBG adalah dengan transparansi penuh, audit independen, dan pemecatan pejabat yang lalai.
Anak-anak Indonesia berhak mendapat makanan sehat. Bukan jangkrik, ulat, dan nasi basi.
