.jpg)
BATAM — Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi Eddy, menyampaikan pernyataan resmi terkait peristiwa pertikaian yang terjadi di kawasan Setokok, Jembatan 2 Barelang, Kota Batam.
Junaidi menegaskan, penyelesaian perkara harus sepenuhnya mengedepankan proses hukum. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut setiap pihak yang terbukti terlibat secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Junaidi meminta perhatian serius terhadap para korban dan keluarga korban meninggal dunia. Ia juga mendesak pihak yang disebutnya sebagai penyelenggara kegiatan, PT MIG Perkasa Industri, untuk mengambil tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.
Junaidi: Jangan Ada yang Kebal Hukum
Dalam pernyataan tertulisnya, Junaidi menyatakan DPD GRIB JAYA Kepri mendukung langkah penanganan yang dilakukan aparat kepolisian.
Ia meminta Polda Kepri dan Polresta Barelang menjalankan proses hukum secara profesional serta menindak setiap pihak yang terbukti terlibat.
“Kami sepenuhnya mendukung sikap dan langkah penanganan hukum yang dilakukan Polda Kepri serta Polresta Barelang. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindak setiap pihak yang terlibat secara seadil-adilnya sesuai aturan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.”
Menurut Junaidi, proses hukum harus menjadi instrumen utama untuk mengungkap secara terang perkara tersebut. Tidak boleh ada pihak yang mengambil tindakan di luar jalur hukum atau mencoba menyelesaikan persoalan dengan cara sendiri.
Ia menilai ketegasan aparat diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik baru.
Soroti Tanggung Jawab PT MIG Perkasa Industri
Selain proses hukum, Junaidi menyoroti tanggung jawab terhadap para korban.
Ia meminta PT MIG Perkasa Industri, yang dalam pernyataannya disebut sebagai pihak penyelenggara dan space maker, memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap korban yang mengalami luka maupun keluarga korban yang meninggal dunia.
Junaidi secara khusus meminta biaya perawatan dan pengobatan korban yang terluka menjadi tanggung jawab yang harus diprioritaskan.
Tidak hanya itu, ia juga meminta keluarga korban meninggal dunia mendapatkan bantuan dan tanggung jawab yang layak sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan materiil.
“Perusahaan wajib mengutamakan seluruh biaya perawatan dan pengobatan korban yang terluka, tanpa terkecuali,” kata Junaidi dalam pernyataannya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi penegakan hukum. Dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan keluarga korban juga harus menjadi perhatian.
Datangi Rumah Duka Edi Palue
Junaidi mengungkapkan bahwa dirinya telah mendatangi rumah duka almarhum Edi Palue.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan penghormatan kepada keluarga korban.
Dalam pertemuan itu, menurut Junaidi, keluarga besar almarhum menyampaikan permohonan agar dirinya membantu memperjuangkan bantuan serta tanggung jawab yang layak bagi keluarga dari pihak PT MIG Perkasa Industri.
Permintaan tersebut kemudian direspons Junaidi dengan memberikan bantuan kepada keluarga almarhum.
Ia menyebut telah menyerahkan bantuan berupa dana santunan dan sembako.
Tak Hanya Santunan, Junaidi Upayakan Pendidikan Anak Korban
Junaidi mengatakan kepedulian terhadap keluarga korban tidak berhenti pada pemberian bantuan sementara.
Ia mengaku tengah berupaya memperjuangkan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak almarhum, termasuk kebutuhan sekolah dan kuliah.
Menurutnya, kehilangan orang tua dapat memberikan dampak panjang terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga, terutama bagi anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan.
“Saya sedang berupaya sungguh-sungguh mengupayakan bantuan biaya sekolah dan kuliah anak-anak almarhum, agar masa depan mereka tetap terjamin meskipun telah ditinggalkan oleh sosok ayah tercinta.”
Junaidi mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Pada saat yang sama, ia kembali meminta PT MIG Perkasa Industri memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga korban.
Tegaskan Bentrokan Setokok Bukan Konflik SARA
Junaidi juga menyoroti munculnya potensi narasi yang dapat mengaitkan peristiwa tersebut dengan persoalan suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA.
Ia menegaskan agar masyarakat tidak membawa perkara tersebut ke ranah SARA maupun kesukuan.
Menurut Junaidi, peristiwa tersebut harus ditempatkan sebagai persoalan antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan diselesaikan berdasarkan hukum.
“Kami menegaskan dengan tegas: peristiwa ini bukan masalah SARA maupun masalah kesukuan. Ini murni pertikaian antara dua kelompok pihak yang berkonflik.”
Ia meminta masyarakat tidak mudah menerima maupun menyebarkan informasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Minta Warga Tidak Terprovokasi
Junaidi menyerukan kepada kedua belah pihak dan seluruh elemen masyarakat agar menahan diri.
Ia meminta tidak ada tindakan balasan maupun upaya memperluas konflik.
Menurutnya, situasi yang sudah menimbulkan korban harus segera dikendalikan agar tidak memunculkan persoalan baru.
“Menahan diri, jangan terpancing emosi maupun provokasi, dan jangan memperluas pertikaian.”
Ia juga meminta masyarakat memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja mengungkap perkara tersebut secara transparan.
GRIB Jaya Kepri: Penyelesaian Harus Lewat Jalur Hukum
Junaidi menegaskan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Ia meminta seluruh pihak menghormati proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan aparat.
“Serahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan secara hukum yang transparan dan berkeadilan.”
Menurut dia, penyelesaian melalui jalur hukum penting untuk mencegah munculnya tindakan sepihak yang justru dapat memperburuk keadaan.
Ia berharap proses hukum mampu memberikan kepastian bagi seluruh pihak sekaligus memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarga korban.
Jaga Batam dan Kepri Tetap Kondusif
Di akhir pernyataannya, Junaidi mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di Batam serta Kepulauan Riau.
Ia meminta perbedaan kepentingan tidak menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang dapat mengancam ketenteraman masyarakat.
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Setokok harus menjadi pelajaran bahwa setiap konflik perlu diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang terbuka.
“Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Mari kita jaga kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat Kepri.”
Junaidi menegaskan, DPD GRIB JAYA Kepri mendukung proses hukum berjalan sesuai aturan sekaligus mendorong agar hak dan kepentingan korban serta keluarga korban mendapat perhatian yang layak.
