.jpg)
Batam-Targetaktual] Ketua DPD GRIB Jaya Kepulauan Riau, Junaidi Eddy, menyatakan dukungan penuh terhadap hasil musyawarah adat yang digelar Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam terkait polemik dugaan penghinaan terhadap suku Melayu yang belakangan menjadi perhatian masyarakat di Kepulauan Riau.
Pernyataan tersebut disampaikan Junaidi usai menghadiri musyawarah adat yang berlangsung di Gedung LAM Kota Batam, Senin (1/6/2026). Forum tersebut dihadiri sekitar 50 organisasi kemasyarakatan dan paguyuban lintas suku yang ada di Kota Batam sebagai bentuk komitmen bersama menjaga persatuan dan stabilitas daerah.
Dalam kesempatan itu, Junaidi menegaskan bahwa GRIB Jaya Kepri mendukung seluruh hasil kesepakatan yang lahir dari musyawarah adat tersebut. Menurutnya, keputusan yang telah dirumuskan bersama oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan paguyuban merupakan langkah penting dalam menjaga kehormatan adat Melayu sekaligus memelihara kerukunan antarwarga.
“Kami mendukung penuh hasil musyawarah adat yang telah dilaksanakan oleh LAM bersama seluruh elemen masyarakat. Semua pihak harus menghormati hasil yang telah disepakati demi menjaga situasi yang aman dan kondusif di Kota Batam,” kata Junaidi.
Ia menjelaskan, kehadiran GRIB Jaya dalam forum tersebut bukan semata-mata mewakili satu kelompok tertentu, melainkan sebagai organisasi yang menaungi anggota dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan budaya.
Menurut Junaidi, keberagaman yang ada di tubuh GRIB Jaya menjadi cerminan nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
“GRIB Jaya adalah rumah besar bagi seluruh elemen masyarakat. Di dalam organisasi ini terdapat berbagai macam suku, agama, dan ras. Karena itu kami memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga persatuan serta mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur musyawarah dan dialog,” ujarnya.
Junaidi menilai persoalan yang berkaitan dengan identitas suku dan budaya harus disikapi secara arif dan bijaksana. Ia mengingatkan bahwa Batam merupakan daerah yang dihuni masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia sehingga setiap pihak perlu menjaga ucapan maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik sosial.
Menurut dia, penyelesaian setiap persoalan harus mengedepankan mekanisme hukum, adat, dan musyawarah sehingga tidak berkembang menjadi gejolak yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Dalam forum tersebut, Ketua LAM Kota Batam, Datok Yang Mulia Raja Amin, turut menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi GRIB Jaya Kepri dalam membantu menjaga keamanan dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Raja Amin yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat DPD GRIB Jaya Kepri menilai organisasi tersebut selama ini aktif menjadi jembatan komunikasi dalam berbagai persoalan kemasyarakatan.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik antarkelompok dapat diselesaikan melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Salah satu kasus yang disebutkan adalah perselisihan yang melibatkan juru parkir di kawasan Ocarina Batam. Menurut Raja Amin, persoalan tersebut berhasil dimediasi melalui dialog yang difasilitasi DPD GRIB Jaya Kepri sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan damai.
Penyelesaian itu kemudian dilanjutkan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) di Polresta Barelang sebagai bentuk penyelesaian hukum yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial.
“Langkah-langkah penyelesaian secara musyawarah seperti ini penting untuk terus dikedepankan. Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga komunikasi dan mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas,” ujar Raja Amin.
Junaidi juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terpancing oleh berbagai informasi maupun narasi yang dapat memperkeruh suasana. Ia meminta seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persaudaraan serta mempercayakan penyelesaian persoalan kepada mekanisme yang telah disepakati bersama.
Menurutnya, menjaga persatuan jauh lebih penting dibanding mempertajam perbedaan yang ada di tengah masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga Batam tetap aman, damai, dan harmonis. Jangan sampai persoalan yang terjadi justru menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan baik,” katanya.
Selain itu, Junaidi memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan media sosial yang semakin memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, memberikan komentar, maupun menyebarkan informasi di ruang digital.
Menurutnya, kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan tanggung jawab serta penghormatan terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.
“Media sosial harus menjadi sarana mempererat persaudaraan, bukan menjadi ruang yang memicu kebencian atau konflik. Mari kita jaga etika dalam berkomunikasi dan menghormati keberagaman yang ada di Kota Batam,” ujarnya.
Musyawarah adat yang digelar LAM Kota Batam tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen berbagai elemen masyarakat dalam menjaga marwah adat Melayu sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman suku dan budaya yang hidup di Kepulauan Riau.
Melalui kesepahaman yang dibangun dalam forum tersebut, para peserta berharap seluruh pihak dapat menahan diri, menghormati proses yang berjalan, serta bersama-sama menjaga stabilitas sosial demi terciptanya Batam yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat.
