.jpg)
TargetAktual.com] DPRD Kota Batam bersama Pemerintah Kota Batam resmi mengesahkan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Batam, Kamis (20/11/2025). Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir langsung dalam rapat yang menjadi penentu arah pembangunan Batam pada tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Pemko Batam atas proses pembahasan yang berlangsung intens dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut pengesahan APBD sebagai wujud komitmen bersama dalam memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada masyarakat.
“Proses panjang ini adalah bukti bahwa kita memiliki komitmen yang sama untuk memastikan APBD 2026 benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ujar Amsakar.
Anggaran Mengalami Penurunan Akibat Pengurangan Dana Transfer
Laporan Badan Anggaran DPRD yang disampaikan M. Mustofa menjelaskan bahwa rancangan APBD Batam 2026 semula diproyeksikan sebesar Rp 4,738 triliun. Namun, adanya penyesuaian dari pemerintah pusat membuat pendapatan daerah ditetapkan menjadi Rp 4,299 triliun, atau mengalami penurunan lebih dari Rp 400 miliar.
Penurunan dana transfer ini mendorong Pemko Batam untuk menata ulang prioritas belanja serta menyelaraskan program pembangunan dengan kemampuan fiskal yang tersedia. Mustofa menyebut penyesuaian tersebut harus direspons dengan efisiensi, sinkronisasi program, dan penguatan sektor-sektor strategis.
Amsakar Perintahkan OPD Percepat Implementasi Program
Usai penetapan APBD, Amsakar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera bergerak cepat dalam mempersiapkan pelaksanaan anggaran. Menurutnya, tidak boleh ada keterlambatan karena APBD 2026 harus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak awal tahun.
“Seluruh OPD harus bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan memegang prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas,” tegasnya.
Untuk OPD penghasil, Amsakar menginstruksikan agar strategi peningkatan pendapatan daerah segera difinalkan sehingga target penerimaan dapat tercapai tanpa membebani masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya inovasi pendapatan, tata kelola pajak yang lebih modern, dan peningkatan layanan publik.
Amsakar berharap DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sehingga implementasi APBD dapat berlangsung transparan dan sesuai ketentuan.
Resmi Menjadi Peraturan Daerah
Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemko Batam untuk menjadikan Ranperda tersebut sebagai Peraturan Daerah (Perda) APBD Batam 2026.
Keputusan ini menjadi dasar operasional bagi berbagai program pembangunan pada 2026, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah.
Dengan disahkannya APBD ini, Pemerintah Kota Batam menargetkan percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal meski di tengah keterbatasan anggaran.
